Ganti Bank Penyalur PKH 2026: Aturan Kemensos & Cara Pindah Rekening Resmi

Banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan belakangan ini mempertanyakan kemungkinan memindahkan bank penyalur PKH secara mandiri. Keinginan berpindah dari BRI ke BNI, atau dari Mandiri ke BTN, sering kali muncul karena alasan praktis seperti jarak ATM yang lebih dekat atau kenyamanan layanan perbankan tertentu.

Faktanya, sistem penyaluran bantuan sosial PKH memiliki mekanisme yang jauh lebih kompleks dibandingkan rekening tabungan pribadi. Kementerian Sosial menerapkan aturan ketat mengenai pembagian wilayah bank penyalur yang tidak bisa diubah sembarangan oleh penerima manfaat. Artikel ini akan mengupas tuntas kebijakan resmi, prosedur penggantian rekening, serta kondisi khusus yang memungkinkan perpindahan bank pada tahun 2026.

Kebijakan Kemensos Terkait Bank Penyalur PKH

Kementerian Sosial (Kemensos) memegang kendali penuh dalam penunjukan pihak penyalur bantuan. Penyaluran PKH dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang terdiri dari BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI. Selain bank, PT Pos Indonesia juga ditunjuk untuk melayani wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh akses perbankan.

Penunjukan ini bersifat kewilayahan dan bukan pilihan individu KPM. Sebagai contoh, wilayah pedesaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur mayoritas dilayani oleh BRI, sedangkan area perkotaan besar seperti Jabodetabek mungkin menggunakan BNI atau Mandiri. Keputusan ini mutlak wewenang Kemensos.

Perlu diketahui, rekening PKH terintegrasi langsung dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data tersebut tersimpan rapi dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) yang dikelola oleh pendamping sosial. Pada tahun 2026, integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data perbankan ditargetkan mencapai hampir 100 persen untuk meminimalkan kesalahan penyaluran.

Jawaban: Bisakah Pindah Bank Sendiri?

Jawaban singkatnya adalah tidak bisa. KPM tidak memiliki wewenang untuk memindahkan rekening PKH dari satu bank ke bank lain berdasarkan keinginan pribadi. Kebijakan ini dibuat untuk menjaga ketertiban administrasi penyaluran bantuan sosial.

Kecuali terdapat kebijakan migrasi massal yang turun langsung dari pusat, permintaan pindah bank secara individual pasti akan ditolak. Banyak yang salah kaprah mengira proses ini semudah memindahkan tabungan pribadi, padahal risikonya bisa memicu kekacauan data pada database nasional.

Namun, KPM masih bisa melakukan penggantian kartu atau nomor rekening selama masih dalam lingkup bank yang sama. Hal ini biasanya dilakukan jika Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) hilang, rusak, atau tertelan mesin ATM.

Kondisi Khusus yang Memungkinkan Pindah Bank

Meskipun perpindahan mandiri dilarang, terdapat beberapa skenario khusus yang mengharuskan KPM berpindah bank penyalur. Berikut adalah kondisi-kondisi tersebut:

• Pindah Domisili Antar Wilayah: Jika KPM pindah ke daerah dengan bank penyalur berbeda (misal dari Jakarta pengguna BNI ke desa pengguna BRI), Dinas Sosial akan memfasilitasi pembuatan rekening baru melalui mekanisme Buka Rekening Kolektif (Burekol).
• Kebijakan Migrasi Massal: Pemerintah terkadang melakukan rotasi penyalur, seperti peralihan dari PT Pos ke Himbara. Dalam kasus ini, KPM akan diarahkan membuat rekening baru.
• Rekening Dibekukan: Jika bantuan tidak diambil selama 3 tahap berturut-turut, rekening bisa dibekukan atau dikembalikan ke kas negara, yang mungkin memerlukan pembukaan rekening baru.
• Perubahan Kebijakan Wilayah: Keputusan Kemensos untuk menunjuk bank penyalur baru di wilayah tertentu.

Prosedur Penggantian Kartu dan Rekening (Bank Sama)

Bagi KPM yang mengalami masalah seperti kartu KKS hilang, patah, atau rusak, prosedur penggantian dapat dilakukan di bank penerbit yang sama tanpa harus pindah bank. Berikut langkah-langkah resminya:

1. Persiapan Dokumen
Pastikan membawa KTP asli dan fotokopi, Kartu Keluarga (KK) asli dan fotokopi, serta surat pengantar dari RT/RW atau kelurahan. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian wajib disertakan jika kartu hilang.

2. Kunjungan ke Bank Penerbit
Datanglah ke kantor cabang bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN, atau BSI) sesuai kartu awal. Sebaiknya tanyakan jadwal layanan bansos kepada petugas keamanan karena sering ada antrean khusus.

3. Verifikasi Data
Pihak bank akan melakukan pencocokan data kependudukan dan biometrik untuk memastikan pengaju adalah pemilik sah data di DTKS.

4. Penerbitan Kartu Baru
Setelah verifikasi sukses, kartu KKS baru akan dicetak. Proses ini umumnya selesai dalam satu hari kerja dan kartu langsung terhubung ke rekening eksisting.

5. Lapor ke Pendamping Sosial (Wajib!)
Ini adalah langkah krusial. Segera laporkan nomor kartu atau rekening baru ke pendamping PKH agar data diinput ke aplikasi SIKS-NG. Jika terlewat, dana bansos tahap berikutnya berisiko gagal salur (retur).

Dampak Pindah Domisili Terhadap Penyaluran

Perpindahan tempat tinggal menjadi salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi kelancaran PKH. Jika pindah masih dalam satu wilayah bank yang sama, KPM cukup melapor ke pendamping sosial untuk update alamat di DTKS. Kartu lama tetap bisa digunakan.

Masalah menjadi lebih kompleks jika pindah ke wilayah dengan bank penyalur berbeda. Dinas Sosial di tempat baru harus membuatkan rekening baru secara kolektif. Proses transisi data dan pembuatan rekening ini bisa memakan waktu 3 hingga 6 bulan, yang menyebabkan bantuan tertunda sementara waktu.

Penting bagi KPM untuk segera melapor ke perangkat desa di domisili baru dan memperbarui data kependudukan di Dukcapil. Perbedaan ejaan nama atau tanggal lahir antara KTP dan DTKS sering menjadi penyebab bantuan terhenti.

Mengenal Proses Buka Rekening Kolektif (Burekol)

Burekol adalah mekanisme pembukaan rekening massal yang diinisiasi oleh Dinas Sosial, bukan oleh individu KPM. Proses ini dilakukan untuk KPM baru, KPM yang pindah wilayah bank, atau saat terjadi migrasi penyalur dari pusat.

Dinas Sosial akan mengumpulkan data KPM dan mengirimkannya ke bank penyalur setempat. Bank kemudian memproses rekening dan menerbitkan kartu KKS serta buku tabungan yang nantinya didistribusikan melalui pendamping sosial. Estimasi waktu proses ini berkisar antara 1 hingga 3 bulan.

Syarat Dokumen Pengurusan Rekening PKH

Agar proses pengurusan berjalan lancar, berikut adalah daftar dokumen yang wajib disiapkan oleh KPM. Pastikan dokumen fisik dalam kondisi baik dan data terbaca jelas.

Selalu disarankan untuk menanyakan persyaratan spesifik ke bank terkait sebelum datang, karena kebijakan internal bisa sedikit berbeda antar cabang.

Tips Agar Bantuan Tetap Lancar di 2026

Tahun 2026 menuntut KPM untuk lebih melek teknologi. Berikut beberapa tips praktis agar pencairan dana tidak terhambat:

• Manfaatkan Mobile Banking: Gunakan aplikasi seperti BRImo atau Livin by Mandiri untuk memantau saldo tanpa harus bolak-balik ke ATM.
• Jaga Kerahasiaan PIN: Jangan berikan PIN kepada siapapun, termasuk oknum yang mengaku petugas.
• Ambil Tepat Waktu: Hindari penundaan pengambilan dana hingga 3 tahap berturut-turut agar rekening tidak dibekukan.
• Arsip Digital: Simpan foto kartu KKS dan buku tabungan di HP sebagai cadangan jika fisik kartu hilang.
• Koordinasi Aktif: Selalu terhubung dengan pendamping sosial, terutama jika ada perubahan data keluarga atau alamat.

FAQ (Pertanyaan Umum)

Bisakah pindah dari BRI ke BNI secara mandiri?
Tidak bisa. Penunjukan bank adalah kewenangan Kemensos berdasarkan wilayah, bukan permintaan individu.

Berapa lama proses ganti kartu KKS yang rusak?
Secara fisik, kartu bisa selesai dalam satu hari kerja di bank. Namun, pembaruan data di sistem SIKS-NG butuh waktu tambahan.

Apakah saldo hangus saat ganti kartu?
Tidak. Saldo tersimpan di sistem perbankan, bukan di fisik kartu. Dana otomatis terhubung ke kartu baru.

Kenapa bantuan tidak masuk setelah ganti kartu?
Kemungkinan besar data nomor kartu baru belum diupdate ke dalam SIKS-NG oleh pendamping sosial.

Bisa ambil bantuan di ATM bank lain?
Bisa, karena KKS terhubung jaringan ATM Bersama/Prima. Namun, akan ada potongan biaya administrasi.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa KPM tidak memiliki keleluasaan untuk memindahkan bank penyalur PKH secara mandiri. Segala bentuk perpindahan bank diatur ketat oleh Kemensos dan hanya terjadi melalui mekanisme khusus seperti Burekol saat pindah domisili atau adanya migrasi kebijakan pusat.

Kunci utama agar bantuan tetap lancar adalah menjaga kartu KKS dengan baik, merahasiakan PIN, dan disiplin administrasi. Jika terjadi kendala atau perubahan data, segera komunikasikan dengan pendamping sosial setempat untuk solusi yang tepat dan resmi.